Perkembangan dunia teknologi informasi perlu diimbangi pula dengan perkembangan bidang hukum yang menunjangnya dan bukan hanya berorientasi pada sektor ekonomi semata. Sayangnya, sisi lain perkembangan dunia TI berupa kejahatan berbasis TI belum mampu dijangkau hukum positif di Indonesia. Munculnya fenomena cracker, carder, defacing, phreaking ataupun situs porno adalah ekses negatif yang timbul dari keberadaan teknologi informasi.

Terkait ini, salah seorang dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Dr Sukarmi SH MH menulis buku berjudul Cyber Law Kontrak Elektronik dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha. Kegiatan bedah buku ini diselenggarakan di gedung Inbis UB pada Selasa (1/7). Hadir sebagai pembedah dalam kesempatan tersebut adalah KMNRT Roy Suryo, pengamat telematika. Secara khusus, dalam buku tersebut, Sukarmi membahas masalah keperdataan dalam e-bisnis secara mendetail, di antaranya tentang kekuatan hukum yang mengikat perjanjian melalui media elektronik (e-contract), alat bukti dalam menentukan kerugian konsumen yang disebabkan oleh perjanjian baku dalam transaksi elektronik, serta prinsip tanggung jawab yang dapat diberlakukan sebagai upaya melindungi konsumen sebagai akibat dari perjanjian baku dalam transaksi elektronik di masa mendatang. Dijelaskannya, teknologi informasi adalah sesuau yang baru di Indonesia dan tidak semua orang tahu. “Untuk itu diperlukan ketegasan sanksi bagi setiap pelanggaran terhadap korban. Kontrak elektronik juga berpeluang menimbulkan perselisihan sehingga diperlukan pembuktian yang mengakomodir setiap kebenaran”, ujarnya.

Dalam ulasannya, KMNRT Roy Suryo menyatakan bahwa secara statistika, pengakses internet di Indonesia adalah paling rendah di dunia, sekitar 11.5% dari total penduduk yang mencapai 230 juta jiwa. Tetapi yang mengherankan, menurut Roy Suryo adalah angka kejahatannya di Indonesia mencuat menjadi nomor dua terbesar di dunia setelah Ukraina, dengan posisi ketiga diduduki oleh Yugoslavia. Hal ini menurutnya menjadi ancaman besar karena domain internet di Indonesia 51%-nya digunakan untuk dunia komersial. Untuk itu, ia sangat apresiatif terhadap hadirnya buku yang membahas masalah cyber law.

Hasil Disertasi

Buku yang diterbitkan oleh Penerbit Pustaka Bandung ini memiliki ketebalan 188 halaman. Buku yang penulisannya dimulai sejak tahun 2001 ini merupakan hasil pemikiran Sukarmi dalam penulisan disertasinya ketika menyelesaikan program Doktoralnya di Universitas Padjadjaran Bandung. Selain sebagai dosen FH UB, Sukarmi adalah juga anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) periode 2007-2011, serta narasumber lokal maupun nasional untuk masalah hukum bisnis yang meliputi Hukum Kontrak, Hukum Persaingan, Perlindungan Konsumen, Perbankan, dan sebagainya. Ia menyelesaikan program sarjananya di FH UB pada tahun 1990, meraih Magister Hukum Bisnis (1999) dari Universitas Padjadjaran Bandung, dan gelar doktor (2005) dengan predikat cumlaude dalam bidang dan dari universitas yang sama. Spesialisasi yang ditekuni adalah Hukum Kontrak Elektronik/Cyber Law.